Fenomena Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia

Selamat datang Debug-all di Situs Kami!

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Yayasan Plan Indonesia baru saja merilis hasil survei perceraian pernikahan anak awal pekan ini. Fenomena Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia

Hasil? Penelitian bertajuk “Quo Vadis Manfaat Anak dalam Keputusan Cerai” mengetahui jumlah permohonan cerai anak di Indonesia yaitu 65 ribu permohonan pada tahun 2021 dan 55 ribu permohonan pada tahun 2022.

Selain itu, penelitian tersebut menganalisis sejauh mana anak memiliki ruang aman untuk menyampaikan pandangannya di depan hakim tanpa tekanan. Lantas, layanan apa saja yang akan diterima anak setelah permohonan penempatan disetujui dan sejauh mana pemahaman anak dan orang tua terhadap dampak perkawinan anak.

Direktur Influence Foundation, Nazla Mariza, berpendapat penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar hakim mempertimbangkan kepentingan anak dalam menilai permohonan perkawinan anak.

“Keterlibatan Mahkamah Agung, KemenPPPA, Perwalian Anak, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam peluncuran penelitian ini sangat penting untuk menciptakan kerja sama ke depan untuk meninjau efektivitas penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya menurunkan angka tersebut. perkawinan anak,” jelasnya.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah keputusan pembagian ditentukan oleh interpretasi hakim yang berbeda-beda mengenai kepentingan terbaik anak.

Hakim yang memegang sertifikat hak anak menganggap hak anak sebagai dasar pengambilan keputusannya. Namun norma gender dan norma sosial yang tidak selalu sejalan dengan realisasi hak anak tampaknya masih mempengaruhi keputusan hakim. Mau Mudah Kuliah Kedokteran? 4 Modal Ini yang Perlu Disiapkan

Selain menilai sudut pandang juri, survei juga dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2022 di wilayah Lombok Barat dan Sukabumi dan juga mengkaji sudut pandang anak dan orang tua.

Salah satu pendidik sebaya asal wilayah Sukabumi, Resi Ajhari (18), mengatakan, anak-anak belum begitu memahami dampak pernikahan terhadap kehidupannya.

“Saya selalu berusaha memberikan pencerahan kepada teman-teman di sekolah dan di rumah tentang dampak pernikahan anak. Tampaknya banyak pemahaman bagi teman-teman yang berpikir untuk menikah saat masih anak-anak. ,” dia tertawa.

Sebagai bagian dari Plan International Inc., organisasi komunitas ini memiliki fokus utama dalam mendukung anak-anak. 36 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur dilatih di yayasan ini, lima kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, yaitu hak atas akta kelahiran, vaksinasi dasar, air bersih, sanitasi dan kebersihan, termasuk pendidikan.

Organisasi sosial ini beroperasi di delapan negara melalui tujuh program, yaitu pencegahan kemiskinan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak dan remaja, kesehatan remaja, pekerjaan dan bisnis remaja, sekolah kuat, kesiapsiagaan bencana, dan respon kemanusiaan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh generasi muda.

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, bisnis dan gerakan sosial yang terlibat dan fokus pada tiga juta anak perempuan untuk mendapatkan persamaan hak, kebebasan dan pemberdayaan yang setara.

Selain yayasan tersebut, dua lembaga penelitian lain juga telah mempublikasikan hasil penelitian terkait perceraian perkawinan anak.

Forum 18+ menganalisis putusan jabatan secara rinci berdasarkan hasil putusan jabatan di pengadilan negeri.

Sementara itu, Vahana Visi Indonesia menganalisis alasan menunda pernikahan setelah usia 18 tahun, membandingkan orang yang menikah saat masih anak-anak dengan mereka yang belum pernah menikah.

Kajian-kajian seperti ini menunjukkan perlunya meninjau ulang implementasi Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemutusan Permohonan Izin Nikah (Perma No. 5/2019).

Plan Indonesia juga meminta kepada Mahkamah Agung agar hakim yang memutus perkara perceraian dan hak asuh anak serta kesetaraan gender harus bersertifikat sebagai hakim anak.

Selain itu, Mahkamah Agung juga harus meningkatkan jumlah dan kualitas hakim melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum atau sertifikasi dalam sistem peradilan, kenakalan remaja. Diharapkan kedepannya seluruh hakim yang memutus permohonan perceraian akan memenuhi syarat sebagai hakim remaja.

Dalam mencermati situasi perkawinan anak, kita perlu lebih terstruktur, holistik, dan terintegrasi dengan memadukan kerja sama antar sektor.

Kerjasama ini mencakup kerjasama dengan berbagai kalangan seperti LSM/CSO, media massa, pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri.

“Kita berharap kerja sama ini mampu memberikan hasil yang baik dan berkelanjutan, menjamin kehidupan yang baik bagi anak-anak kita dan mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045,” kata Menteri PPPA dan Bintang Puspayoga.

Menurut Menteri Bintang, penelitian yang dilakukan organisasi-organisasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Fenomena Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia

Menteri PPPA juga mengatakan, banyak rekomendasi yang datang dari kajian pemerintah pusat dan daerah, Mahkamah Agung, orang tua, tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan pekerjaan dan aktivitasnya.

Menteri Bintang berharap laporan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan perkawinan anak. Ia pun berharap semangat yang tercipta saat ini tidak hilang, namun dapat semakin ditingkatkan, khususnya melalui kolaborasi dan kerja sama dalam upaya mendorong terwujudnya hak-hak anak menuju Indonesia Ramah Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Saat itu Plt. Rini Handayani, Kepala Bidang Penegakan Hak Anak Kementerian Pemuda dan Olahraga, berharap penelitian ini dapat mengungkap sifat pernikahan anak dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mengurangi jumlah pernikahan anak, termasuk mempercepat pekerjaan. menerapkan strategi nasional untuk mencegah pernikahan anak.

Praktik terbaik dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum ini diharapkan dapat diikuti untuk memperbaiki sistem, struktur, dan kebijakan. Hal ini mencakup legislasi untuk mempercepat penerbitan Keputusan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan revisi Perma No. 5 Tahun 2019 untuk memperkuat kekuasaan Perm.

Proses perbaikan ini penting untuk dipercepat karena sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada Kementerian PPPA tentang pencegahan perkawinan anak.

Hal ini dianggap tidak terduga karena pernikahan anak berdampak pada hasil perkembangan lainnya, seperti kegagalan pertumbuhan anak atau stunting, kemiskinan yang berkepanjangan, angka pekerja anak dan putus sekolah, serta masalah kesehatan reproduksi.

Sebab perkawinan anak tidak berakhir setelah lepasnya jabatan. (Ant) Foto AHY Bersama Anak, Salfok Netizen Dikira Annisa Pohan Saat masih kecil, Annisa Pohan sangat bahagia melihat anak dan suaminya, AHY, kembali berkumpul di rumah setelah menjalani kesibukan. Debug All 5 Februari 2024